pionnews.com – Gelombang unjuk rasa sopir angkot yang meletup dalam sepekan terakhir membuka lubang besar dalam tata kelola transportasi di Kota Manado, absennya peran DPRD sebagai lembaga representasi rakyat. Ketika sopir mikrolet kembali turun ke jalan memprotes operasional Bus Trans Manado yang buntutnya membuat layanan bus terhenti, penumpang terlantar, dan keresahan publik meluas, yang tampil justru jajaran eksekutif Pemkot Manado. Sementara itu, gedung DPRD di Mapanget tampak tanpa gema respons.
Di banyak kota, momen seperti ini biasanya membuat DPRD bergerak cepat, memanggil Dishub, operator, hingga perwakilan sopir untuk duduk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka. Tapi di Manado, fungsi pengawasan dan mediasi itu seperti terlipat ke belakang layar. Tidak ada inisiatif legislasi darurat, tidak ada langkah mediasi di lapangan, tidak ada kehadiran simbolis yang menunjukkan bahwa wakil rakyat memahami eskalasi masalah.
Pertanyaan pun mencuat dari publik, mengapa aspirasi para sopir tak diarahkan ke DPRD? Apakah para legislator menunggu surat resmi sebelum turun tangan? Ataukah mereka gagal membaca dinamika bahwa keresahan publik sedang berada pada titik genting?
Kritik itu semakin keras ketika warga melihat Pemkot bekerja sendirian meredam situasi. Seolah DPRD memilih berada di barisan penonton.
Di tengah kekosongan itu, suara warga muncul lantang. Rustam Hasan, warga Manado, menilai hilangnya peran DPRD sebagai bentuk kelalaian serius.
“Torang ini so liat demo berhari – hari, sopir marah, penumpang keleleran. Tapi DPRD? Nyanda ada suara. Mereka itu wakil rakyat atau cuma hadir kalau ada acara seremonial?,” tegas Rustam.
Ia menambahkan, dalam situasi kacau seperti ini, DPRD mestinya menjadi pihak paling cepat memanggil semua stakeholder.
“Jangan tunggu gelombang demo makin besar baru bergerak. Fungis pengawasan itu bukan pajangan. Kalau Pemkot saja yang turun, lalu DPRD ba kerja apa?,”
Rustam bahkan menyentil keras soal dugaan kesibukan pribadi para legislator.
“Kalau musim kampanye, torang tau sendiri, cepat sekali turun lapangan. Tapi pas rakyat butuh sekarang, hilang. Ini bukan soal bus atau angkot saja, ini soal komitmen dan keberpihakan,”
Baginya, satu langkah sederhana sudah cukup: segera memanggil Dishub, sopir, dan operator bus dalam RDP terbuka, memberikan ruang transparansi dan kepastian bagi publik.
“Rakyat cuma butuh satu hal, wakil rakyat yang benar – benar hadir bukan cuma di baliho,”
Di luar gedung dewan, publik kini menunggu. Menunggu apakah DPRD Manado masih memahami peran dasarnya sebagai penyalur aspirasi rakyat, atau justru membiarkan krisis transportasi ini menjadi bukti paling telanjang bahwa lembaga legislatif kian kehilangan denyutnya di tengah kehidupan kota.
Tinggalkan Balasan