pionnews.com – Pemerintah Kota Manado bergerak cepat menindaklanjuti penunjukan pemerintah pusat yang menetapkan Manado sebagai satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia dalam program percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Manado, Kamis (5/2), bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kominfo, dan Dinas Sosial.
Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang menegaskan, Manado harus sukses menjalankan program ini dan menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Utara. “Digitalisasi bansos harus menghadirkan penyaluran yang transparan, akurat, dan tepat sasaran. Manado ditargetkan menjadi barometer di Sulut,” tegasnya.
Dalam skema ini, Disdukcapil berperan melakukan validasi NIK sebagai basis utama data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk membuka layanan pengaduan verifikasi data kependudukan. Dinas Sosial bertanggung jawab pada penetapan kriteria penerima, sementara Dinas Kominfo mengoordinasikan sosialisasi dan publikasi sistem baru.
Untuk menjamin akurasi hingga tingkat lingkungan, Pemkot Manado akan melibatkan seluruh Kepala Lingkungan dan ASN dalam pendataan, sekaligus membuka posko pendampingan digital bagi warga.
Melalui digitalisasi ini, Pemkot Manado menargetkan penyaluran bansos lebih cepat, transparan, serta menekan potensi kesalahan dan penyalahgunaan data.
Tinggalkan Balasan