pionnews.com – Baru – baru ini beredar melalui media elektronik sebuah pesan Whatsapp yang berisikan informasi internal di jajaran Pemkot Manado.
INFO PENTING!!.Selamat siang bapak/ibu. Ijin pimpinan menyampaikan kepada seluruh kepala SKPD.Bahwa, karena kondisi ketersediaan Kasda saat ini hampir mendekati defisit, karena dana berhadapan untuk bulan ini dan penyediaan dana untuk obyek2 belanja yg super prioritas telah memenuhi daftar antrian panjang untuk pencairan bulan ini, sementara penerimaan/pendapatan belum bisa mengimbangi kebutuhan belanja, maka kami mohon maaf permintaan2 TPP bulan Mei belum dapat kami approved untuk dibayarkan dalam Minggu ini.
Pengertian bapak/ibu saudara sangat kami harapkan.
Pesan tersebut ditulis oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daeah (BKAD) Kota Manado Peter Karl Bart Assa pada salah satu group WA yang berisikan para pejabat esselon 2 Pemkot Manado.
Jumat (14/6/2024) siang, media ini menjumpai Kaban BKAD Kota Manado Bart Assa saat menghadiri salah satu acara penting di kawasan Megamas Manado.
Ketika dimintai keterangannya, Assa tak menampik soal pesan yang ditulisnya tersebut.
“Sebetulnya informasi internal, yang secara jujur merupakan informasi yang saya tulis sebagai kepala badan keuangan dan aset daerah pemerintah kota manado. Jadi bukan petunjuk pimpinan, saya menyampaikan itu atas analisis kami sebagai pejabat pengelola keuangan daerah untuk mengendalikan caslow dari anggaran belanja,” kata Assa.
Ia pun secara terang – terangan menyampaikan bahwa tahun ini memang pengaturan anggaran belanja itu sedikit rumit karena ada anggaran yang harus di prioritaskan.
“Skala prioritas tertinggi yang wajib untuk kita tata dan dibayarkan bulan ini yaitu belanja pilkada. Belanja pilkada yang sudah teranggarkan dengan anggaran untuk pelaksanaan pilkada pada tahun 2024 ini yang masih harus kami bayar kepada penyelenggara pilkada sebesar 54 Milyar,” paparnya.
Dijelaskannya, berdasarkan informasi yang diterima terakhir baik melalui surat edaran dari kemendagei maupun melalui rakor tentang anggaran pilkada yang baru – baru dilaksanakan oleh kemendagri itu sudah mewajibkan dan menginstruksikan seluruh KPU untuk melakukan permintaan terhadap pencairan anggaran pilkada.
“Dan untuk kota Manado sendiri masih ada 54 Milyar lagi yang belum dicairkan antara lain ke KPU, Bawaslu dan TNI/Polri selaku pengamanan Pilkada,” ungkapnya.
Lanjut Assa pula mengatakan, belanja super prioritas ke 2 adalah belanja adalah belanja iuran jaminan kesehatan bagi PNS, P3K, bagi masyarakat kota manado dan juga bagi para pekerja non ASN.Dijelaskannya, untuk anggaran belanja khusus untik jaminan kesehatan total per tahun adalah 42.9 M atau sekitar 3.6 M per bulan yang harus dibayarkan.
“54 Milyar ditambah 3 Milyar kemudian ditambah lagi TPP sekitar 10 milyar berkisar 67 Milyar. Belum lagi belanja rutin lainnya yang wajib untuk kita bayarkan sebagai belanja wajib mengikat itu totalnya bisa mencapai 70 _ 80 Milyar.Sementara kasda yang bergantung pada pendapatan daerah untuk saat ini hampir tidak mencukupi untuk membiayai. Karena saya menginformasikan kepada kepala SKPD untuk bersabar menunda selama 1 minggu saja, bukan menunda 1 bulan. Dan juga penundaan itu belum lari dari jadwal pembayaran TPP,” jelasnya.
Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah banyak SKPD yang mengajukan permintaan TPP mulai dari minggu -1 dan minggu ke -2, sehingga dikemukakannya postur realisasi belanja saat ini dan ketersediaan anggaran di kas daerah.
“Namun demikian, kami sudah pastikan bahwa itu akan bisa dicairkan minggu depan menjelang dana tranfer dari pusat yaitu dana DAU akan turun. Optimisme kami semua belanja yang dibutuhakn saat ini walaupun itu super prioritas ataupun prioritas berikutnya yang masuk dalam belanja wajib mengikat ini akan terbayar semua,” tambah Assa.
“Jadi, tidak benarlah ada isu yang beredar bahwa tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri dan juga para P3K dan ASN tidak akan terbayar atau terancam tidak akan menerima,”pungkasnya.
Tinggalkan Balasan