pionnews.com – Pemerintah Kota Manado mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Hal ini ditandai dengan kunjungan perwakilan Kementrian Sosial (Kemensos) RI yang diterima langsung Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Manado, Selasa (14/4/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya monitoring kesiapan daerah dalam mengimplementasikan sistem digital bansos berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang akan terintegrasi dalam satu portal nasional, yakni Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Pekerja Sosial Ahli Madya Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI, Fahri Isnanta, menjelaskan bahwa saat ini program masih berada pada tahap persiapan. Fokus utama adalah memastikan kesiapan infrastruktur data serta koordinasi lintas perangkat daerah.
“Pertemuan kami bersama Pemerintah Kota Manado dan Sentra Tumou Tou bertujuan memastikan kesiapan digitalisasi bansos. Saat ini kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, serta Dinas Kominfo untuk mendorong masyarakat melakukan perekaman identitas kependudukan digital,” ujar Fahri.
Ia menambahkan, selain masyarakat umum, perekaman IKD juga dilakukan terhadap para agen yang nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan. Agen-agen ini akan membantu masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sosial secara digital.
“Setelah memiliki IKD, masyarakat akan terhubung ke Portal Perlinsos. Di sana, mereka dapat melakukan pendataan secara mandiri untuk mengakses berbagai program bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
Menurut Fahri, sistem digital ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Selama ini, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran akibat data yang belum mutakhir.
“Ada kasus penerima yang sebenarnya tidak layak namun masih terdata, sebaliknya ada yang layak justru belum terdaftar. Melalui sistem ini, masyarakat bisa melakukan pembaruan data secara mandiri sehingga ke depan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Portal Perlinsos saat ini baru diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi dan tengah diperluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Manado sebagai salah satu daerah percontohan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Rollies Rondonuwu, yang mewakili Wakil Wali Kota menyatakan bahwa Manado telah siap menjalankan peran sebagai pilot project digitalisasi bansos.
“Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Manado telah membentuk sekitar 2.347 agen. Para agen ini wajib mengaktifkan IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah itu, mereka akan mendapatkan akun dari kementrian untuk melanjutkan ke tahap berikutnya,” jelas Rollies.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Manado telah mengikuti seluruh petunjuk teknis dari Kemensos, termasuk dalam pembentukan agen sebagai garda depan implementasi program.
“Pada prinsipnya, kami siap. Kunjungan ini menjadi bagian dari monitoring awal untuk memastikan kesiapan daerah sebelum program berjalan penuh,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir perwakilan Kemensos RI, yakni Hosea Ocbrianto selaku Pekerja Sosial Ahli Muda Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, serta Maruli Jarezha sebagai Pengolah Data dan Informasi Direktorat Jaminan Sosial.
Dari jajaran Pemerintah Kota Manado, hadir Asisten II Setda Kota Manado Atto R.M. Bulo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Erwin Kontu, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Noviyanti Mongkau.
Dengan kesiapan tersebut, Kota Manado diharapkan mampu menjadi model implementasi digitalisasi bansos yang transparan dan tepat sasaran di tingkat nasional.
Tinggalkan Balasan