pionnews.com – Warga Masyarakat Kampung Kauhis, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, secara resmi mengadukan dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang di kelola Petrus Kansil terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Kauhis Tahun Anggaran 2021-2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sangihe.

 

Pengaduan tersebut disampaikan warga yang datang langsung ke  Kejaksaan Negeri, Polres Kepulauan Sangihe. Mereka meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan tidak adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BUMDes yang telah diserahkan pemerintah kampung kepada pengurus BUMDes.

 

Dalam pengaduannya, warga menyebutkan bahwa Pemerintah Kampung Kauhis telah membentuk pengurus BUMDes periode Tahun Anggaran 2021-2022 berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Kauhis Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Kauhis. Dalam struktur tersebut, Petrus Kansil disebut bertindak selaku Direktur BUMDes.

 

Warga menjelaskan, pada 30 Desember 2021, Pemerintah Kampung Kauhis telah menyerahkan Dana Pengembangan Usaha Masyarakat BUMDes sebesar Rp24.170.000 kepada pengurus BUMDes. Dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Kauhis.

 

Namun, hingga saat ini, warga mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Pertanyaan itu mencakup seluruh dana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa, termasuk yang diperuntukkan bagi unit usaha Pembangunan Sarana Air Bersih (Pamsimas), unit usaha Pasar Desa, unit usaha Kios/Warung, serta Dana Pengembangan Usaha Masyarakat sebesar Rp24.170.000.

 

Warga mengajukan tiga pertanyaan utama dalam pengaduannya. Pertama, di manakah usaha yang dikelola oleh BUMDes sejak Tahun Anggaran 2021 hingga saat ini. Kedua, di manakah laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BUMDes Tahun Anggaran 2021 hingga saat ini. Ketiga, apakah Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021-2025 telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

 

Warga juga menyebutkan keterangan dari Kapitalaung Kampung Kauhis periode 2018-2026, Antonius Onthoni. Berdasarkan keterangan tersebut, Direktur BUMDes Tahun 2021-2022, Petrus Kansil, pernah diundang oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dimintai laporan pertanggungjawaban BUMDes Tahun Anggaran 2021-2022. Namun, yang bersangkutan diduga tidak menghadiri undangan tersebut.

 

Warga menilai ketidakhadiran itu memperpanjang ketidakjelasan pengelolaan dana BUMDes. Mereka berharap Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Sebagai bahan analisa dan kajian, warga melampirkan sejumlah foto dokumen pendukung dalam pengaduan tersebut.

Menanggapi pengaduan warga, Pengacara Semmy Watti, S.H., menyampaikan kritik tajam terhadap dugaan tidak adanya pertanggungjawaban pengelolaan Dana BUMDes Kampung Kauhis.

 

Semmy Watti menegaskan bahwa Dana Desa merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, tidak ada alasan bagi pengelola BUMDes untuk menghindar dari kewajiban menyampaikan laporan.

“Dana BUMDes itu bukan dana pribadi. Itu uang negara yang dipercayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika sudah menerima dana, lalu tidak ada usaha yang berjalan, tidak ada laporan, dan tidak hadir saat dipanggil Inspektorat, maka itu bukan lagi sekadar kelalaian administrasi. Itu sudah menunjukkan sikap tidak menghormati hukum dan meremehkan hak masyarakat,” ujar Semmy Watti, S.H.

Semmy Watti juga menilai sikap mangkir dari panggilan resmi tidak dapat dibenarkan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut.

“Kalau sudah dipanggil dua kali tidak datang, bahkan saat Inspektorat datang ke kampung dan memanggil ke balai kampung juga tidak hadir, lalu mau diapakan lagi orang seperti ini? Hukum harus ditegakkan. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan, tetapi yang diduga bertanggung jawab justru dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.

Sementara itu, warga Kampung Kauhis menyatakan akan terus mengawal pengaduan yang telah mereka sampaikan ke Kejari, Polres, dan Bupati Kepulauan Sangihe. Mereka berharap ketiga institusi tersebut dapat bersinergi agar persoalan ini tidak berhenti hanya pada penerimaan berkas pengaduan.

 

“Kami hanya ingin kejelasan. Dana itu uang kami, uang masyarakat. Kalau memang sudah dipakai untuk usaha, tunjukkan usahanya di mana. Kalau sudah dipakai, tunjukkan laporannya. Sesederhana itu yang kami minta,” ujar salah satu perwakilan warga.

Views: 4