pionnews.com – Pihak Rutan Manado menegaskan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak setiap tahanan dan warga binaan untuk mendapatkan pendampingan hukum. Penegasan ini disampaikan guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kunjungan bagi penasihat hukum atau advokat.
Kepala Rutan Manado, Ady Kusuma Wardana, menjelaskan bahwa setiap prosedur pemeriksaan dan administrasi yang diterapkan di pintu masuk bukanlah bentuk penghambatan tugas profesi advokat. Sebaliknya, aturan tersebut merupakan mandat undang-undang untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta integritas proses hukum di dalam lingkungan pemasyarakatan.
“Kami sangat menghormati profesi advokat sebagai bagian dari panca wangsa penegak hukum. Tidak ada niat sedikitpun untuk membatasi ruang gerak rekan – rekan penasihat hukum dalam mendampingi kliennya. SOP yang kami terapkan murni bersifat administratif dan pengamanan standar yang berlaku bagi siapapun yang memasuki area steril lapas maupun rutan,” ujar Ady Kusuma dalam keterangan resminya kepada media ini, Selasa (17/11/26) pagi.
Lebih lanjut, pihak Rutan Manado merinci beberapa poin utama terkait tata kelola layanan kunjungan advokat agar berjalan lancar tanpa kesalahpahaman:
– Kepastian Dasar Hukum dan Administrasi: Layanan kunjungan advokat mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Advokat cukup melengkapi dokumen standar seperti surat kuasa yang sah, kartu tanda anggota (KTA) advokat yang masih berlaku, serta berita acara sumpah untuk keperluan verifikasi data.
– Penggeledahan Sesuai Prosedur Tanpa Diskriminasi: Pemeriksaan badan dan barang bawaan dilakukan secara humanis, profesional, dan menggunakan alat bantu deteksi sesuai standar keamanan. Langkah ini wajib dijalankan guna mencegah masuknya barang-barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan warga binaan maupun pengunjung itu sendiri.
– Penyediaan Ruang Konsultasi Khusus: Guna menjaga kerahasiaan komunikasi antara klien dan penasihat hukum, kami telah menyediakan ruang konsultasi khusus yang representatif. Petugas hanya melakukan pengawasan secara visual dari luar ruangan tanpa mengintervensi substansi pembicaraan.
– Layanan Tanpa Pungutan Liar: Seluruh proses administrasi dan fasilitas pendampingan hukum di dalam Lapas/Rutan dipastikan tidak dipungut biaya apa pun atau gratis.
Ady juga menambahkan bahwa pihaknya senantiasa membuka ruang dialog dan evaluasi bersama organisasi advokat setempat apabila ditemukan kendala teknis di lapangan.
“Sinergi antara petugas pemasyarakatan dan penasihat hukum sangat krusial dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil. Jika ada miskomunikasi di lapangan, pintu kami selalu terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi demi pelayanan publik yang prima,” tutupnya.



Tinggalkan Balasan