pionnews.com – Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Mona Kloer, M.H.,menegaskan bahwa Musrenbang Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak boleh hanya menjadi agenda formal tahunan tanpa realisasi nyata di lapangan. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Tuminting, Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam penyampaiannya, Mona Kloer mengapresiasi pemerintah kecamatan yang telah memberikan ruang kepada DPRD untuk terlibat langsung dalam forum perencanaan pembangunan. Menurutnya, kehadiran anggota dewan bertujuan untuk memastikan agar pokok-pokok pikiran yang diserap dari masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
“Forum resmi seperti Musrembang ini jangan sampai hanya menjadi formalitas. Kami di DPRD akan mengawal dan memproses apakah keputusan yang dihasilkan, mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan, benar – benar dieksekusi pada tahun berjalan,” ujar Mona.
Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari camat, lurah, ketua LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga kepala lingkungan, agar sungguh-sungguh menyumbangkan ide dan aspirasi berdasarkan kondisi riil di lapangan. Mona menyoroti kecenderungan berulang di mana usulan yang akhirnya dikerjakan justru tidak berasal dari hasil musyawarah Musrenbang.
“Kami sudah melakukan pengecekan. Jangan sampai input pekerjaan yang muncul setiap tahun justru berasal dari luar forum Musrembang. Ini pola yang yang berulang dan harus dihentikan,” tegasnya.
Terkait efisiensi anggaran tahun 2026, Mona meminta Pemerintah Kota Manado tetap konsisten mengakomodasi program prioritas dari setiap kelurahan di Kecamatan Tuminting. Ia menilai perubahan prioritas yang terus terjadi setiap tahun justru berpotensi membuat tidak ada program yang benar-benar tuntas dilaksanakan.
“Kami memahami kondisi efisiensi anggaran. Namun mohon agar program prioritas dari Kelurahan tetap diakomodir. Masyarakat pasti bisa menerima keterbatasan, asalkan aspirasi utama mereka tidak diabaikan,” katanya.
Mona juga menyoroti rencana peniadaan papan proyek akibat efisiensi. Menurutnya, papan proyek tetap penting sebagai sarana transparansi dan pengawasan publik terhadap pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau papan proyek ditiadakan, bagaimana masyarakat bisa mengawasi?. Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga hak masyarakat. Yang penting ada informasi yang bisa diakses publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan papan proyek bukan soal besar kecil anggaran, melainkan komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pembangunan.
Menutup penyampaiannya, Mona Kloer mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal hasil Musrenbang agar benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat, dari tingkat kelurahan hingga Kota Manado.
Tinggalkan Balasan