pionnews.com – Sebanyak 6.014 anak di Kota Manado tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Data tersebut menunjukkan masih adanya persoalan akses dan keberlanjutan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Data kondisi eksisting ATS di Kota Manado menunjukkan, dari total 6.014 ATS, sebanyak 5.308 anak berstatus Belum Pernah Bersekolah (BPB). Selanjutnya, 515 anak berstatus Drop Out (DO) dan 191 anak masuk kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).
Berdasarkan kelompok usia, jumlah ATS terbesar berada pada kelompok di atas 18 tahun, yakni sebanyak 1.913 anak.
Berikutnya, kelompok usia 16–18 tahun sebanyak 1.728 anak, usia 7–12 tahun sebanyak 1.300 anak, serta usia 13–15 tahun sebanyak 1.073 anak.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ATS tidak hanya terjadi pada usia pendidikan dasar, tetapi juga cukup besar pada kelompok remaja hingga usia di atas 18 tahun.
Dari sebaran wilayah, Kecamatan Tuminting tercatat sebagai wilayah dengan jumlah ATS tertinggi, yakni mencapai 1.063 anak.
Besarnya angka tersebut menunjukkan adanya konsentrasi persoalan anak tidak sekolah yang perlu ditangani secara khusus melalui intervensi berbasis wilayah.
Wakil Wali Kota Manado dr.Richard Sualang mengungkapkan, jumlah anak yang pendidikannya terhenti di Kota Manado berada di kisaran 6.000 anak.
Menurutnya, data tersebut bukan sekadar angka estimasi, tetapi telah melalui proses pendataan dan dinyatakan valid.
“Data ini sudah valid dan akurat. Lengkap dengan nama dan alamat, kemudian sudah dipetakan berdasarkan kecamatan dan kelurahan,” ujar Richard.
Richard menegaskan, Pemerintah Kota Manado telah menyiapkan aplikasi yang akan mendukung proses penanganan anak tidak sekolah.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya tersebut, termasuk DPRD, akademisi, tokoh agama, serta pemerhati pendidikan.
“Setelah diluncurkan, harus ada tindak lanjut nyata. Kita sudah siapkan aplikasinya dan tentunya ini membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Menurut Richard, persoalan ATS merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk memastikan seluruh anak di Kota Manado memperoleh hak atas pendidikan.
Richard juga menyinggung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Manado yang berada pada angka 82,40 dan masuk kategori sangat tinggi.
Salah satu indikator yang berkaitan dengan pembangunan manusia tersebut adalah harapan lama sekolah. Namun, capaian makro tersebut menurutnya tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan fakta yang masih ditemukan di lapangan.
Masih adanya ribuan anak yang belum bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
“IPM kita 82,40 dan sudah sangat tinggi. Salah satu indikatornya adalah harapan lama sekolah. Tetapi fakta di lapangan masih ada anak yang putus sekolah. Karena itu komitmen bersama diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang putus bersekolah di Kota Manado,” ungkapnya.
Sementara itu, data kondisi eksisting anak usia sekolah di Kota Manado menunjukkan jumlah 39.212 anak pada tahun ajaran 2025/2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 19.650 siswa sekolah negeri dan 19.562 siswa sekolah swasta.
Angka tersebut menurun dibandingkan tahun ajaran 2024/2025 yang mencapai 39.576 anak, terdiri atas 20.020 siswa negeri dan 19.556 siswa swasta.
Artinya, terdapat penurunan sebanyak 364 anak usia sekolah dalam satu tahun ajaran.
Di tengah capaian pembangunan manusia yang tergolong sangat tinggi, keberadaan 6.014 ATS menjadi indikator yang membutuhkan perhatian lebih serius.
Data berbasis nama dan alamat yang telah dipetakan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi secara lebih terukur.
Target akhirnya bukan sekadar menurunkan angka ATS, tetapi memastikan setiap anak di Kota Manado mendapatkan kembali akses pendidikan dan tidak ada lagi anak yang terhenti dari proses pendidikan.
Tinggalkan Balasan